Data kependudukan di Kemendagri terancam hilang karena server yang sudah tua. Data kependudukan di kemendagri yang terancam hilang itu mencapai sekira 200 juta data kependudukan.
Akurasi.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, hampir 200 juta data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang.
Adapun penyebabnya adalah perangkat keras ratusan server yang data center Dukcapil kelola sudah berusia terlalu tua.
“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” kata dia di Jakarta, Selasa (12/4/2022).
“Hal ini akibat dari perangkat keras yakni ratusan server sebagai tempat penyimpanan data ini yang data center Dukcapil kelola usianya sudah terlalu tua, aus, kadaluwarsa dan sebagian spare part sudah discontinue,” sambungnya.
Menurut Luqman, sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut, akibat kemungkinan rusaknya yang sudah sangat besar. Jika membiarkan, maka masyarakat Indonesia akan mengalami kerugian cukup besar.
“Yakni hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan, yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah oleh negara input, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia,” jelas Politikus PKB ini.
Menurut dia, Kemendagri sejauh ini belum cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.
Belum ada langkah-langkah yang terukur, untuk proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu, teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri.
“Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila sistemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu,” jelas Luqman.
[irp]
Punya Manfaat Besar
Luqman mengatakan, data kependudukan yang Dukcapil Kementerian Dalam Negeri kelola sesungguhnya manfaatnya sangat besar.
Sampai hari ini pun terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini.
Sayangnya, hingga kini tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini. Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya.
“Tentu dengan banyaknya pihak yang bekerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan ini akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak,” kata Luqman.
Dia menambahkan, data kependudukan yang Dukcapil kelola juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan berguna untuk pemilu maupun pilkada serentak 2024 mendatang. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan dengan system data center milik Dukcapil, tentu akan mengganggu proses pemilu yang akan datang.
Tak Bisa Dianggap Sepele
Luqman menjelaskan, nantinya jika terus membiarkan, banyak pelayanan pemerintah bisa terganggu. Apalagi ada rencana NPWP dengan satu NIK.
“Banyak pelayanan pemerintah yang juga akan terganggu. Terakhir kita mendengar NPWP itu jadi satu dengan NIK, artinya Kementerian Keuangan juga menggunakan data center Dukcapil ini sebagai basis pelayanan kepada rakyat sekaligus sebagai instrument untuk meningkatkan target pendapatan negara dari pajak rakyat Indonesia,” kata dia.
Maka dari itu, tidak bisa menyepelekan masalah ini. Dia mendorong Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan segera menyelesaikan masalah ini.
Bukan hanya itu saja, bahkan jika perlu, Presiden Jokowi bisa turun langsung agar ini bisa selesai.
“jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data kependudukan yang terancam musnah akibat sistem baik software maupun hardware-nya tidak ada proses maintenance secara layak,” jelas Luqman.
[irp]
Akan Sangat Menganggu
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pernah mengusulkan pengajuan anggaran baru demi menjaga keberlangsungan sistem SIAK tersebut.
“Kami sudah 4 kali mengusulkan penambahan anggaran sejak 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk peremajaan perangkat, namun tidak sekalipun terpenuhi oleh Kemenkeu” kata dia, Selasa (5/4/2022).
Zudan sebetulnya berharap fungsi DRC itu bukan cuma sebagai penyimpan data saja, tetapi juga sebagai data center seperti yang ada di dua lokasi tersebut.
“Penambahan anggaran yang kami usulkan mengarahkan untuk keperluan peremajaan perangkat di data center serta melengkapi fungsi DRC juga sebagai mirror data center,” kata dia.
Zudan tak menampik, bahwa hal ini cukup mengganggu dalam operasional pelayanan dan riskan.
“Pelayanan jadi lambat, tidak bisa melakukan pelayanan yang maksimal, yang paling besar resikonya bila ada yang tiba-tiba rusak, sistem bisa mati,” kata dia. (*)
Sumber: Liputan6.com
Editor: Redaksi Akurasi.id