Akurasi.id. JAKARTA – Menjelang pengumuman susunan kabinet baru, berbagai pihak menekankan kepada Prabowo Subianto, presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak memasukkan individu berpotensi merugikan atau ‘toxic’ dalam jajaran pemerintahannya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka menyampaikan pesan ini dalam forum “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth”.
Dalam pidato yang disampaikan di Jakarta, Jumat (3/5/2024), Luhut mengimbau Prabowo agar berhati-hati dalam memilih anggota kabinet. “Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut.
Respons atas seruan Luhut ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang menegaskan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden dan yakin bahwa Prabowo akan memilih yang terbaik untuk pemerintahannya.
Tak hanya dari internal koalisi, dukungan serupa juga disampaikan oleh anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, yang menyatakan bahwa istilah ‘toxic’ merujuk pada individu yang tidak mendukung keberlanjutan program yang telah dicanangkan Prabowo dan Gibran dalam kampanye mereka.
Partai NasDem melalui Bendum DPP, Ahmad Sahroni, juga menyetujui pandangan ini, menyebutkan bahwa keberadaan individu toxic dapat sangat merusak suasana dan menghambat kinerja pemerintahan. “Orang-orang toxic ini akan datang dari berbagai arah, bisa orang baru, dan banyak juga yang orang lama,” ucap Sahroni.
Sementara itu, Partai Demokrat, melalui Ketua DPP Herman Khaeron, menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam memilih anggota kabinet demi mencapai target yang diinginkan pemerintahan baru. “Karena di pemerintahan Prabowo-Gibran ada target yang ingin dicapai, sehingga harus solid dan memiliki komitmen kebersamaan yang kuat,” kata Khaeron.
Momentum pembentukan kabinet baru ini menjadi penting sebagai langkah awal Prabowo-Gibran dalam mewujudkan janji kampanye mereka, meneguhkan harapan untuk pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.(*)
Penulis: Ani
Editor: Ani